BANDA ACEH – Komitmen penegakan hukum terhadap praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) terus mendapat sorotan positif dari berbagai elemen masyarakat. Upaya ini dinilai krusial guna melindungi kekayaan negara, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan supremasi hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Di tengah langkah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dalam memberantas kejahatan di sektor sumber daya alam tersebut, Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aceh, Agus Suriadi, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dan mengawal proses tersebut.
Menurut Agus, pemberantasan dugaan mafia minyak ilegal harus dilakukan secara komprehensif. Penanganan perkara diharapkan tidak hanya menyentuh pekerja kasar di lokasi pengeboran, melainkan harus menelusuri aktor intelektual, pemodal, penampung, hingga jaringan distribusi.
“Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh siap bersinergi dan mendukung langkah Dittipidter Bareskrim Polri. Kami berharap penegakan hukum berjalan tegas, profesional, dan transparan, sehingga setiap pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Agus Suriadi saat dikonfirmasi oleh awak media di Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Ancaman Lingkungan dan Kebutuhan Pengungkapan Jaringan Praktik illegal drilling tidak hanya merugikan keuangan negara akibat ketiadaan izin eksplorasi. Aktivitas tersebut juga membawa risiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat, seperti potensi kebakaran, kecelakaan kerja, pencemaran tanah dan air, hingga kerusakan ekosistem jangka panjang.
Oleh karena itu, Agus menilai bahwa keberhasilan penindakan tidak cukup diukur dari jumlah pelaku lapangan yang diamankan. Lebih jauh, aparat diharapkan mampu mengungkap pola operasional, memutus sumber pendanaan, dan menutup jalur distribusi hasil kejahatan tersebut agar memberikan efek jera yang maksimal.
“Apabila unsur pidananya terpenuhi, upaya hukum di sektor minyak dan gas bumi ini perlu didukung dengan pengawasan kuat, pengumpulan alat bukti yang akurat, serta penelusuran aliran hasil kejahatan,” tambahnya.
Siap Menjadi Mitra Informasi Sebagai bentuk dukungan, Fast Respon DPW Aceh menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam pengawasan melalui penyampaian informasi awal dan temuan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak kepolisian.
Agus menegaskan, dukungan organisasinya akan senantiasa berada di dalam koridor hukum. Fast Respon tidak akan mengambil alih kewenangan penyidik, melainkan mendorong agar setiap laporan masyarakat diverifikasi dan ditangani oleh instansi yang berwenang berdasarkan fakta.
“Apabila ada informasi mengenai dugaan pengeboran minyak ilegal di wilayah Aceh, kami siap meneruskannya kepada pihak berwenang. Semua harus diverifikasi secara profesional agar penanganan berjalan tepat, tidak menimbulkan fitnah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat luas untuk turut melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi yang tersedia, dengan tetap mengutamakan keselamatan diri.
Harapan Sinergi Berkelanjutan Bagi Fast Respon DPW Aceh, perlindungan sumber daya alam merupakan tanggung jawab kolektif. Setiap aktivitas eksplorasi harus memenuhi standar perizinan, keselamatan, dan lingkungan yang berlaku.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Agus berharap koordinasi antara Dittipidter Bareskrim Polri, jajaran Polda di daerah, instansi pemerintah terkait, serta elemen sipil dan pers dapat terus diperkuat. Sinergi ini dinilai vital untuk mencegah praktik ilegal kembali muncul dengan modus operandi yang baru.
“Pemberantasan dugaan mafia minyak ilegal harus menyentuh seluruh jaringan apabila keterlibatannya terbukti secara sah di mata hukum. Kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak,” pungkas Agus Suriadi.
