JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) yang diselenggarakan di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11/2026), berjalan sukses. Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, Hardep, S.H. secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI periode 2026–2031.
Hardep, S.H. menerima estafet kepemimpinan dari Ketua Umum periode sebelumnya, Ade Julhaidir. Pergantian ini tidak sekadar menjadi momen regenerasi kepengurusan, melainkan juga langkah konsolidasi strategis untuk memperkuat arah, karakter, dan soliditas organisasi di tengah dinamika dunia pers masa kini.
Kegiatan berskala nasional ini dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) A-PPI dari seluruh Indonesia. Acara ini juga turut disaksikan oleh perwakilan institusi kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta perwakilan organisasi kewartawanan lainnya.
Di bawah nakhoda baru, A-PPI dihadapkan pada sejumlah agenda penting, di antaranya pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, serta penanaman tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Di era derasnya arus disrupsi informasi digital, pers dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian berita dan akurasi fakta. Kebebasan berekspresi harus berjalan selaras dengan keharusan verifikasi, independensi, keberimbangan, serta ketaatan mutlak terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers—khususnya Pasal 3 mengenai fungsi pers dan Pasal 7 ayat (2) tentang kewajiban menaati KEJ—A-PPI berkomitmen menempatkan diri sebagai wadah pembinaan, penguatan kapasitas, dan pengawal kehormatan profesi wartawan. Organisasi ini meyakini bahwa tolok ukur keberhasilan tidak sekadar terletak pada kuantitas anggota, melainkan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kredibilitas karya pers yang dihasilkan.
Untuk menjalankan amanah pada masa bakti 2026–2031, Hardep, S.H. memfokuskan program kerjanya pada tiga pilar utama:
Peningkatan Kapasitas Jurnalistik: Melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi anggota terkait pemahaman regulasi, jurnalistik beretika, dan akselerasi kompetensi di era digital.
Penegakan Etika dan Disiplin: Memperkuat fungsi pengawasan internal agar seluruh anggota senantiasa konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik saat bertugas di lapangan.
Kemitraan Kelembagaan yang Konstruktif: Membangun sinergi yang baik dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat, tanpa mengorbankan independensi serta fungsi kontrol sosial (kritis) pers.
Munas I A-PPI ini diharapkan menjadi pijakan awal yang solid untuk menerjemahkan hasil musyawarah ke dalam program kerja yang terukur, realistis, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.
